Keunggulan kebijakan logistik Pemerintah Indonesia dibandingkan negara maju dalam menghadapi pandemi

ORSI NEWS | - "Pingdemic" merupakan sebuah istilah baru yang saat ini menjadi cukup menjadi viral di Inggris yang berarti seseorang telah terlacak oleh suatu "mobile application" yang dijalankan National Health Service (Organisasi Pemerintah Inggris yang melakukan pelayanan medis dan perawatan kesehatan) pernah melakukan kontak secara langsung dengan seseorang yang telah menerima hasil test positif Covid-19. Seseorang yang menerima notifikasi tersebut wajib melakukan isolasi mandiri selama 10 hari tanpa terkecuali, dan dapat diperpanjang jika selama isolasi yang bersangkutan terindikasi memiliki gejala covid-19.

Lebih dari setengah juta warga inggris telah menerima "ping" dari aplikasi tersebut hingga awal juli 2021 lalu dan jumlahnya terus bertambah hingga hari ini, hal tersebut mengakibatkan terjadinya krisis kekurangan tenaga kerja di sektor logistik, distribusi hingga industri pangan dan kebutuhan sehari-hari, yang berimbas dengan terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari di berbagai supermarket di Inggris. Banyak rak-rak di supermarket kosong karena tidak mendapat suplai, berbagai fasilitas logistik hingga pelabuhan beroperasi dengan sangat terbatas karena kekurangan tenaga kerja di lapangan.

Namun dalam upaya untuk mencegah kelangkaan produk konsumsi, rak supermarket yang lebih kosong dan mencegah kerusakan ekonomi yang lebih luas, Pemerintah Inggris pada hari Kamis lalu akhirnya harus tunduk pada tekanan terus-menerus dari industri makanan, sehingga mengumumkan bahwa sekitar 10.000 pekerja di sektor ini akan dibebaskan dari aturan "Pingdemic" ini jika para pekerja bersedia melakukan tes covid-19 dan menunjukan hasil negatif setiap harinya. Namun pelaksanaan komunikasi kebijakan baru tersebut berjalan dengan tidak baik dan memperburuk krisis, para pelaku usaha di UK merasa belum tahu siapa yang sebenarnya ada dalam daftar kelompok yang dikecualikan. Dari 500 bisnis yang seharusnya disertakan, hanya 3% yang merasa telah terinformasi dengan baik.

Sebaliknya berbeda dengan penanganan kebijakan sektor logistik di Indonesia sejak awal terjadinya Covid-19 pada awal tahun 2020, sejak kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat yang pertamakali dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah dengan lugas telah memberikan pengecualian pembatasan kerja kepada kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait dengan pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Kebijakan tersebut pun juga telah berhasil dikomunikasikan dengan baik dan efektif, sehingga di Indonesia walaupun sempat terjadi "panic buying" pada awal pandemi, namun belum pernah terjadi kelangkaan produk pangan ataupun kebutuhan sehari-hari yang berlangsung dengan periode yang lama, bahkan menurut data PIHPS Nasional tercatat pada periode Maret 2020 hingga Desember 2020 secara umum terjadi penurunan harga komoditas beras dari semula Rp 17.900/kg menjadi Rp. 17.550/kg.



Semoga kedepan, Pemerintah Indonesia dan para ahli terkait terus mampu dapat membuat kebijakan logistik dan rantai suplai nasional terbaik sehingga masyarakat dapat terus terhindar dari kelangkaan produk pangan dan kebutuhan sehari-hari, dan juga mampu segera mengatasi permasalahan kelangkaan oksigen akibat meningkatnya jumlah pasien yang dirawat akibat covid-19 dan juga "panic buying" produk oksigen yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu.

Salam Sehat & Produktif,
R. Beniadi Setiawan, ST,MM,MMBA(SC),PMP(SC),CPLSC,CPGN,CPP,CPL,CPC.
Principal Consultant & International Trainer